Kepatuhan Wajib Pajak - Analisis Restrukturisasi dan Pemanfaatan Teknologi dengan Penyempurnaan Sumber Daya Manusia

Semenjak 20 tahun lalu penerimaan negara kita dari perpajakan mengalami peningkatan. Bahkan ditahun 2015 pembiayaan untuk APBN kurang lebih 76 % berasal dari sektor pajak. Ketergantungan bangsa Indonesia terhadap hutang dari luar negeri diharapkan berkurang dan menurun karena penerimaan pajak serta diharapkan pajak bisa membangkitkan kepercayaan diri bangsa Indonesia. Ini sejalan dengan misi yang dipikul oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan kebijakan perpajakan di negeri ini, yaitu mengumpulkan pajak sebagai penerimaan negara terbesar dan penunjang pembangunan serta kemandirian pembiayaan APBN.

Reformasi di bidang administrasi perpajakan dimulai dengan perubahan pada sistem perpajakan di Indonesia dari witholding system ke system self assesment pada tahun 1984. Kebijakan tersebut dapat memberikan keleluasaan kepada wajib pajak untuk melaporkan, menghitung dan membayar pajak mereka sendiri, sehingga jumlah pemasukan negara dari sektor pajak tergantung dari kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan 3M kewajibannya. Kepatuhan wajib pajak yang berarti kesadaran wajb pajak untuk mendaftarkan diri, menyetorkan Surat Pemberitahuan (SPT), pelunasan pajak terutang, dan wajib pajak patuh untuk membayar tunggakan pajak.

Rendahnya rasio atas penerimaan pajak mencerminkan dan menggambarkan rendahnya kepatuhan wajib pajak serta menunjukkan usaha dalam memungut pajak yang masih rendah. Kurang optimalnya penerimaan pajak dari masyarakat merupakan cerminan dari tax ratio dan tax gap. Rasio penerimaan pajak dari wajib pajak merupakan indikator keberhasilan sektor pajak yang terpenting dalam menghimpun dana dari masyarakat. Rendahnya rasio pajak dapat kemungkinan besar disebabkan tingkat pendapatan masyarakat perkapita yang masih rendah, kesadaran wajib pajak yang masih rendah, serta para wajib pajak cenderung menutupi jumlah peredaran usahanya dan belum jujur dalam melaporkan kondisi riil usahanya.

Arah dan strategi perpajakan agar dapat mencapai target maka lakukan program melalui program reformasi perpajakan. Reformasi besar-besaran dalam sistem perpajakan saat ini merupakan kelanjutan dari program reformasi sistem perpajakan sebelumnya. Reformasi sekarang sering disebut reformasi perpajakan jilid 3 atau reformasi jilid 4. Reformasi perpajakan diawali dengan program modernisasi pembentukan kontar pelayanan pajak modern yang menerapkan sistem, cara kerja, organisasi, budaya kerja dan menerapkan nilai-nilai baru. Program yang diluncurkan terkait sistem perpajakan bertujuan untuk kemudahan berorientasi dalam pelayanan pada masyarakat.

Program sistem e-billing memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk pembayaran pajak melalui berbagai channel pembayaran semudah orang ke atm atau semudah menggunakan telepon genggam dan semudah berinternet. Program sistem e-filling memberikan kemudahan bagi wajib pajak melaporkan SPT. Reformasi besar-besaran juga menyasar pada program faktur elektronik atau e-faktur merupakan salah satu sistem yang memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk melaporkan faktur pajak.

Puncak dari program unggulan direktorat jenderal pajak di era reformasi jilid 3 ini adalah Reinventing Policy merupakan insentif bagi wajib pajak dan masyarakat berupa penghapusan sanksi administrasi baik berupa denda maupun bunga. Ditinjau dari sisi proses bisnis internal dibentuk center of tax analysis (CTA) dalam rangka penguatan program pengawasan wajib pajak, program revitalisasi fungsi account representative (AR) menjadi fungsi pelayanan (services) dan pengawasan (supervising) wajib pajak.

Perjalanan reformasi cukup lancar meskipun memiliki catatan khusus terutama pada program teknologi informasi bahwa perkembangan dan kecepatan program proses bisnis belum bisa diikuti proses teknologi informasi karena berbagai keterbatasan. Reformasi besar-besaran pada sistem perpajakan jilid 3 saat ini menjadikan reformasi perpajakan secara menyeluruh mencakup 4 pilar reformasi yaitu sistem organisasi atau kelembagaan, sistem sumber daya manusia, sistem proses bisnis, dan sistem teknologi informasi.

Reformasi perpajakan saat ini bertujuan mengarah pada perumusan strategi yang kuat dan menjawab tuntutan pengelolaan perpajakan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan tuntutan bahwa perpajakan harus mampu menjadi jalan keluar atau instrumen penting dalam mensejahterakan rakyat. Pemerintah memberikan timbal balik atas pentingya kesejahteraan rakyat dengan melakukan strategi pengampunan pajak (Tax Amnesty) sebagai salah satu program pilihan yang dijadikan alternatif pilihan dalam mengumpulkan atau menghimpun dana (funding) dari masyarakat dan untuk masyarakat.

Program amnesti pajak yang menjadi pioneer dalam 2 tahun terakhir dari semua strategi sebelumnya disambut dengan gegap gempita oleh masyarakat bahkan pendapat ahli bahwa program tax amnesty merupakan program paling sukses dalam sejarah pendapatan negara dari perpajakan dan menjadi role model yang diadopsi banyak negara. Target penerimaan negara dari program tersebut memang berhasil meskipun kalau di analisis lebih spesifik dan mendalam proyeksi penerimaan negara baik tanpa amnesti maupun dengan amnesti adalah sama. Artinya bahwa jika dilihat secara holistik amnesti tidak berpengaruh terhadap penerimaan negara secara signifikan. Namun pendapatan dari amnesti pajak berhasil dengan memberikan kontribusi tambahan pada tax base serta peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Amnesti pajak merupakan program yang selama ini dipercaya mengalahkan reformasi perpajakan itu sendiri hal ini tidak menjadi masalah karena memang amnesti pajak menjadi starting point atau titik tolak program reformasi perpajakan. Pemahaman atau kesadaran (awareness) masyarakat meningkat tajam terhadap pajak serta terbukti dari peserta amnesti pajak dari pelajar hingga akademisi bergabung didalamnya, pedagang kaki lima hingga perusahaan multinasional, dari buruh hingga para direksi, dari pegawai pelaksana hingga pejabat negara.

Dua implikasi terkait dengan angka tax ratio yang masih rendah meskipun sudah dilakukan strategi amnesti pajak. Pertama, kondisi tersebut menggambarkan rendahnya tingkat kepatuhan pajak (tax compliance) wajib pajak berimbas pada besaran pajak yang dikumpulkan masih belum memuaskan apabila dibandingkan dengan basis pajak dan besarnya tax base atau potensi pajak yang dimiliki negara. Kedua, masih rendahnya jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan dibanding dengan basis pajak/potensi pajak yang ada ini, artinya memberikan harapan besar terhadap peningkatan pengasilan negara dari peneriman pajak untuk masa selanjutnya atau yang akan datang.

Padahal pemerintah mempunyai kesempatan yang sangat luas dan terstruktur untuk meningkatkan penerimaan pajak. Optimalisasi penerimaan dalam penelitian empiris dihasilkan bahwa pajak dapat dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya, faktor lingkungan, faktor individu maupun ekonomi, undang-undang dan peraturan pajak, kebijakan dan administrasi perpajakan.

Administrasi perpajakan merupakan tata cara atau prosedur bagaimana pajak tersebut dipungut dan dikenakan. Administrasi perpajakan sebagal salah satu bentuk dorongan bagi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban pajak terutangnya, hal ini dikarenakan administrasi perpajakan berhubungan dengan kesempurnaan instruksi dan kelengkapan formulir. Kecenderungan wajib pajak akan merasa malas untuk memenuhi kewajibannya jika formulir-formulir yang harus disi terlalu rumit dan sulit untuk dipahami. Selain faktor-faktor yang telah disebutkan, kepercayaan juga dianggap memberikan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.